Usung GovTech Demi Menpan RB Tak Ingin layanan Komputerisasi Justru Mempersulit

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyoroti pentingnya narasi yang baik seputar GovTech yang kini bernama INA Komputerisasi, untuk mengkomunikasikannya kepada publik. Terpenting narasi seputar integrasi layanan komputerisasi pemerintah.

“Kita perlu kolaborasi memberi tahu GovTech ke user-user penting,” ujar Anas dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/6/2024).

Melalui GovTech, layanan prioritas akan dipadukan https://www.londoncallingband.com/ berjenjang melalui beberapa fase. Layanan hal yang demikian mencakup sektor pengajaran, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran komputerisasi, identitas komputerisasi, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara.

Selama ini, lanjut Anas, ketika warga butuh layanan A, wajib men-download aplikasi instansi A dan mengisi data di aplikasi hal yang demikian. Lalu ketika warga perlu layanan B, maka wajib men-download aplikasi B dan kembali mengisi data.

Cara berulang. Meski ada ribuan layanan dengan ribuan aplikasi. Karenanya terjadi, teknologi bukannya memudahkan, malah mempersulit warga.

“Komputerisasi sesuai arahan Bapak Presiden, tak boleh lagi prosesnya berbelit walaupun telah mengaplikasikan teknologi. Di sinilah pentingnya interoperabilitas layanan, yang di dalamnya mensyaratkan adanya pertukaran data. INA Komputerisasi bertugas mengintegrasikan layanan hal yang demikian,” ungkapnya.

Kerja ia, Indonesia bersiap menghasilkan sejarah baru di mana layanan komputerisasi akan terpadu, tak lagi berbasis instansi atau government centric, tetapi berbasis kebutuhan rakyat (citizen centric).

“Seperti langsung situasi sulit pencatatan sipil, dukungan pencarian profesi, layanan jikalau warga sakit, pergantian domisili, jalan masuk bantuan sosial, dan masih banyak lagi,” imbuh Anas.

Percepatan Komputerisasi

Guna mengakselerasi implementasi INA Komputerisasi, Anas gencar melakukan pertemuan untuk membahas upaya percepatan target-target pasca-peluncuran. Berkaitan menekankan, percepatan kinerja dan juga pelaporan pelaksanaan diperlukan untuk mencapai target-target hal yang demikian.

“Kita perlu percepatan, sehingga untuk orkestrasi hal yang demikian kita perlu updating data,” tegasnya.

Laporan yang ada diinginkan sanggup mencerminkan persentase pelaksanaan dan kendala dari setiap kementerian. Dengan demikian, dapat ditentukan solusi yang sesuai untuk lintas sektor.

Dia pengembangan integrasi layanan, Anas menyoroti kabar keamanan data pengguna. Berkaitan menegaskan bahwa tim INA Komputerisasi perlu melakukan kajian mendalam kepada keamanan komputerisasi di setiap Kementerian/Komputerisasi yang menangani layanan prioritas. “Berapa lapis keamanan data yang disiapkan. Kita lihat pelaksanaan bisnis dan mitigasi dari masing-masing institusi,” pungkasnya.

Apa Itu INA Komputerisasi?
Mengutip web bandung.go.id, INA Komputerisasi yaitu platform yang berperan mendorong kementerian, institusi, dan pemerintah daerah untuk menghasilkan layanan publik yang berkwalitas. Komputerisasi ini akan bertugas menggerakkan keterpaduan layanan komputerisasi pemerintah yang selama ini tersebar di ribuan platform/aplikasi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan, pentingnya integrasi berbagai aplikasi dan layanan komputerisasi pemerintah ke dalam portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan juga menyinggung ada 27.000 aplikasi yang ada di lingkup pemerintah, dari sentra sampai daerah, yang perlu diintegrasikan.

“Untuk meningkatkan energi saing Indonesia, kita wajib memperkuat Komputerisasi Public Infrastructure, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga wajib memperkuat transformasi GovTech yang kita namakan INA Komputerisasi,” ujar Jokowi.

RI 1 memberi tahu, lahirnya INA Komputerisasi yaitu langkah permulaan percepatan transformasi layanan komputerisasi pemerintahan Indonesia.

“Tak kementerian, institusi, dan pemerintah daerah wajib bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Tak boleh lagi merasa data yang dipunya miliknya sendiri. Tak akan maju jikalau masih seperti itu. Tinggalkan praktik dan mindset lama,” ujar Jokowi, Senin, 27 Mei 2024.

Apa Saja Layanan Prioritas?

Pada peluang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menekankan, pasca-peluncuran INA Komputerisasi, keterpaduan layanan komputerisasi pemerintah akan dikebut.

Cara layanan prioritas akan dipadukan dalam satu portal pelayanan publik yang bakal diluncurkan pada September 2024. Layanan prioritas yang dalam tahap akan dipadukan mencakup sektor pengajaran, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran komputerisasi, identitas komputerisasi, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara.

Selama ini, lanjut Anas, ketika warga butuh layanan A, maka wajib men-download aplikasi instansi A dan mengisi data di aplikasi hal yang demikian. Lalu ketika warga perlu layanan B, maka wajib men-download aplikasi B dan kembali mengisi data. Cara berulang. Meski ada ribuan layanan dengan ribuan aplikasi. Karenanya terjadi, teknologi bukannya memudahkan, malah mempersulit warga.

“Komputerisasi sesuai arahan Bapak Presiden, tak boleh lagi prosesnya berbelit walaupun telah mengaplikasikan teknologi. Di sinilah pentingnya interoperabilitas layanan, yang di dalamnya menyaratkan adanya pertukaran data. INA Komputerisasi bertugas mengintegrasikan layanan hal yang demikian,” ujarnya.

“Sehingga untuk pertama kalinya dalam sejarah, sesuai arahan presiden, Indonesia bersiap menghasilkan sejarah baru, dimana layanan komputerisasi akan terpadu, tak lagi berbasis instansi atau government centric, tetapi berbasis kebutuhan rakyat atau citizen centric. Seperti langsung situasi sulit pencatatan sipil, dukungan pencarian profesi, layanan jikalau warga sakit, pergantian domisili, jalan masuk bantuan sosial, dan masih banyak lagi,” imbuh Anas.