Jokowi Ingatkan BPKP: Apabila Terlalu Banyak Larangan, Pembangunan Bisa Terhenti

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui pentingnya peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menjaga kelangsungan pembangunan. Jokowi menyamakan BPKP dengan pihak yang bertanggung jawab membangun rel agar kereta api bisa mencapai tujuan dengan lancar.

Pernyataan hal yang demikian disampaikan Jokowi pada acara pembukaan Rakornas Pengawasan Intern pemerintah di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (22/5/2024).

“BPKP mempunyai peran yang besar dalam menjaga kelangsungan pembangunan agar rakyat bisa menerima manfaat maksimal. Apabila kita mengibaratkan kereta api, BPKP berperan dalam membangun relnya, memastikan rel hal yang demikian lurus, dan memastikan slot qris kereta sampai pada tujuan dengan pesat dan tepat,” ujar Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan bahwa peran BPKP tidak cuma sebatas menambahkan peraturan-peraturan yang mengatur. Menurutnya, sekiranya hal hal yang demikian terjadi, karenanya kinerja pemerintah akan terhambat.

“Kita tidak boleh cuma memperbanyak ‘lampu merah’ atau menambahkan larangan-larangan. Ini bukanlah pendekatan yang tepat. Apabila hal hal yang demikian terjadi, justru akan memperlambat pembangunan, meski kita mau agar kereta mencapai tujuan dengan pesat,” terang Jokowi.

Presiden juga khawatir bahwa banyak larangan justru akan menghentikan pembangunan. Apabila ini bisa membuat para pengembang proyek enggan melanjutkan pembangunan.

“Apabila terlalu banyak larangan, pembangunan bisa terhenti. Kita tidak mau kereta stop di daerah cuma sebab perbedaan pendapat antara pimpinan proyek. Tujuan kita yakni agar kereta mencapai tujuan dengan pesat dan tepat,” tambah Jokowi.

Dengan demikian, Jokowi menekankan pentingnya peran BPKP dalam menjaga kelangsungan pembangunan dan memastikan bahwa manfaat pembangunan bisa dinikmati oleh masyarakat secara maksimal.

Bukan Cari Sasaran
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pengawas internal bukan untuk mencari-cari kekeliruan instansi tetapi mencegah penyimpangan-penyimpangan yang ada.

“Nasihat kinerja BPKP dan pengawas internal itu sekali lagi bukan untuk mencari kekeliruan, tetapi justru untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan sehingga mestinya diberikan arahan yang benar yang mana,” kata Jokowi pada pengesahan pembukaan Rakornas Pengawasan Intern pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu, (22/5/2024).

Jokowi mengatakan, tugas pengawas bukanlah untuk menjebak dengan memperkenankan kekeliruan. Harusnya, pengawas memberitahu semenjak permulaan sekiranya ada instansi yang membuat kekeliruan.

“Fokus yang tepat yang mana bukan memasang perangkap, ‘lah ini keliru diemin aja’ mestinya dibenarkan di permulaan diberikan tahu di permulaan ini keliru, jangan terbalik,” ujarnya.

Fokusnya Manfaat untuk Masyarakat
Jokowi menambahkan, pengawas pemerintah seharusnya fokus kepada seberapa banyak hal yang manfaatnya bisa dinikmati oleh masyarakat.

“Dia bukan berapa banyak yang melaksanakan penyimpangan tetapi berapa banyak yang bisa dinikmati manfaatnya oleh rakyat dari program-program pemerintah, ke sana mestinya ke sana,” jelasnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan eksistensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memberi solusi dan mencegah kekeliruan. mau apa yang dihasilkan pemerintah bermanfaat untuk masyarakat.